Sikap dan Himbauan Unimig Taiwan terhadap Program Kerjasama Industri WNI di Taiwan

Ilustrasi: Suasana Universitas di Taiwan

Press Release

Taipe, 1 Januari 2019

Masyarakat Indonesia di Taiwan dan Tanah Air dihebohkan dengan munculnya berita mengenai 300 mahasiswa Indonesia di 6 universitas di Taiwan diduga menjadi korban child trafficking dan harus menjalani kerja paksa. Dari hasil penelusuran UNIMIG (Union Migrant) Taiwan terhadap kasus ini kepada mahasiswa yang mengikuti program ini dan juga kepada beberapa stakeholders termasuk salah satu badan yang menjalankan program ini, berikut penjelasan yang dapat kami sampaikan:

  1. Program Kerjasama Industri – Academia Collaboration adalah program legal dibawah kementrian Pendidikan Taiwan. Pemerintah Taiwan di bawah kepemimpinan Tsay Ying Wen menjalankan program “The New Southbond Policy” dan membuat program khusus bernama “The New Southbond Talent Development Program”.
  2. Industry-Academia Collaboration (IAC) adalah salah satu bentuk program di bawah The New Southbond Talent Development Program yang ditujukan kepada generasi muda di Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk Indonesia.
  3. IAC ini secara resmi dijalankan di 69 universitas yang 6 diantaranya fokus pada perekrutan mahasiswa Indonesia. Dalam kurun waktu 2017-2018 sebanyak 1,000 orang mahasiswa Indonesia telah diberangkatkan melalui program ini.
  4. Permasalahan terbesar dari program ini adalah :
    a. Belum ada standar baku realisasi program, hanya berdasarkan MOU dari pihak agensi yang menjadi perantara antara calon mahasiswa dengan universitas bersangkutan;
    b. Banyak informasi yang sampai kepada calon mahasiswa sebelum diberangkatkan tidak sesuai dengan realitas dilapangan;
    c. Banyak pihak agensi yang lepas tangan dengan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa setelah sampai di Taiwan, sehingga harus menyelesaikan sendiri permasalahan yang muncul dan ada yang akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia walau harus menderita kerugian finansial, karena sebelum berangkat mereka harus membayar lebih kurang 10-15 juta rupiah;
    d. Pelatihan yang kurang memadai sebelum mahasiswa diberangkatkan ke Taiwan, terutama dalam persiapan bahasa baik Bahasa Mandarin ataupun Bahasa Inggris;
    e. Jam kerja yang diizinkan untuk mahasiswa berdasarkan peraturan pemerintah Taiwan adalah 20 jam/minggu, namun banyak mahasiswa yang bekerja lebih dari jam tersebut.
    f. Program ini menguntungkan pihak Taiwan karena mendapatkan tenaga kerja dengan upah minimum, dimana mahasiswa hanya digaji berdasarkan standar gaji kerja paruh waktu (150NT/jam).
    g. Tidak semua mahasiswa disediakan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan sehingga harus mencari sendiri pekerjaan paruh waktu karena living cost yang dijanjikan sebesar 5,000-6,000 NT perbulannya, dalam realisasi hanya 2,500 NT dan mahasiswa harus membayar sendiri uang sekolahnya tidak gratis seperti yang dijanjikan.
    h. Ada kampus yang tidak menyediakan working permit bagi mahasiswanya, sehingga mahasiswa harus bekerja secara illegal.
  5. Tidak benar ada pemaksaan untuk memakan babi, namun dalam pekerjaan ada yang bersinggungan dengan babi, seperti mereka yang bekerja di pabrik roti.
  6. Tidak semua mahasiswa mengalami kondisi seperti yang dijelaskan di atas, tergantung dari agensi yang memberangkatkan. Salah satu agensi bekerjasama dengan Lembaga zakat di Indonesia, sehingga bisa membantu biaya hidup mahasiswa diawal keberangkatan dan saat baru sampai di Taiwan.

Menyikapi hal ini, kami, UNIMIG Taiwan menghimbau kepada pemerintah Indonesia agar bekerjasama dengan Pemerintah Taiwan untuk menyediakan payung hukum dan regulasi yang jelas mengenai realisasi program ini, bukan hanya berdasarkan MOU antara agensi dan universitas.

Nara Hubung
Yuherina Gusman
Ketua UNIMIG Taiwan
+886-978-23994
Email: yuherina.gusman@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*